Menteri BUMN Perketat Rencana Right Issue BNI – Rakyat Merdeka

Jakarta, RMexpose.Proses penerbitan saham kembali atau right issue Bank BNI tampaknya belum bisa berjalan mulus. Bank pelat merah ini diminta menyelesaikan tiga syarat jika ingin permohonan right issue-nya disetujui.

Ada beberapa hal yang harus diproses untuk dapat persetujuan rights issue, ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Keuangan, Jakarta, kemarin.

Mustafa menuturkan, ketiga masalah itu berupa revisi Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan saham pemerintah di BNI, persiapan tambahan anggaran greenshoe dalam APBN dan rincian pemanfaatan dana hasil right issue dari BNI.

Menurutnya, pembicaraan mengenai masalah itu akan dilakukan secara mendalam. Tiga hal itu yang akan kita rapatkan pada pertemuan berikutnya, ujarnya.

Dijelaskan, dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, maka saham pemerintah di BNI jadi 60 persen, sedangkan pada PP sebelumnya 76,36 persen. Karena itu, pemerintah akan melepas 16 persen sahamnya yang terdiri tiga persen greenshoe dan 13 persen right issue.

Saham pemerintah tetap 60-40 persen termasuk greenshoe. Kalau Mandiri tidak ada lagi greenshoe karena sudah selesai. Bank Mandiri 66,76 persen, paparnya.

Menanggapi hal ini, analis pasar modal dari Evergreen Capital Securities Edwin Sebayang mengatakan, tiga hal yang dijelaskan Menteri BUMN sebetulnya untuk memperbaiki kinerja BNI.

Karena selama ini BNI itu kan menjadi bank yang bagus. Jadi wajar kalau pemerintah melakukan ini demi meningkatkan kinerja BNI yang lebih bagus lagi, ujarnya pada Rakyat Merdeka.

Beberapa syarat yang harus dilalui BNI sebelum melakukan right issue ini, dinilai Edwin, tak akan memberatkan BNI. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni apakah hasil dari right issue ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis BNI atau untuk bayar utang.

Jika untuk ekspansi, maka BNI akan semakin bagus. Tapi jangan sampai digunakan untuk bayar utang, katanya. DIN